HUBUNGAN POLITIK DAN HUKUM DALAM PROSES LEGISLASI DI INDONESIA

Abstract

Politik hukum dalam legislasi nasional menjadi hal menarik dikaji dalam konteks pembangunan hukum ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum dasar, termasuk untuk membuat konstitusi atau amandeman atas UUD 1945, dapat terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tertanggal 18 Agustus 2000. Mengkaji politik hukum dalam legislasi nsional ini, peneliti menggunakan paradigma ilmu hukum dan ilmu politik, jenis penelitian ini yatu penelitian hukum normatif. Analisis masalah pada penelitian ini menggunakan disiplin ilmu hukum, ilmu hukum tata negara dan ilmu politik. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (literature research). Adapun masalah yang dikaji adalah hubungan komposisi perolehan kursi Partai Poitik di parlemen dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hasil penelitian ini yaitu bahwa politik hukum dalam kaitannya produk yang dihasilkan dari proses legislasi di DPR, hukum merupakan hasil politik, atau dalam kata lain hukum adalah produk politik. Berdasar teori konfigurasi politik, maka partai politik yang memiliki kursi lebih banyak, memiliki potensi lebih besar memiliki kekuatan dan pengaruh untuk menarik dukungan dari partai politik lainnya yang memiliki kursi lebih sedikit. Pengesahan RUU Cipta Kerja partai politik di parlemen, politik hukum yang terjadi adalah menggunakan metode pengambilan keputusan dengan suara terbanyak